BERANDAKU.COM – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memberikan pernyataan resmi terkait rencana pengiriman personel keamanan Indonesia ke Jalur Gaza, Palestina.
Kemlu memastikan bahwa kehadiran pasukan Indonesia adalah bagian dari Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Forces/ISF) yang berfokus pada misi kemanusiaan, bukan misi tempur.
“Keikutsertaan Indonesia bukan untuk misi tempur dan bukan untuk misi demiliterisasi,” tegas Kemlu dalam pernyataan resmi di situs resminya, Sabtu (14/2/2026).
Pemerintah menegaskan bahwa personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun di lapangan.
Mandat yang diemban pasukan RI telah dibatasi secara ketat (national caveats). Fokus utama tugas mereka meliputi:
-
Perlindungan warga sipil di wilayah Gaza.
-
Penyaluran bantuan kemanusiaan dan pelayanan kesehatan.
-
Pelatihan dan penguatan kapasitas kepolisian Palestina.
Terkait penggunaan senjata, Kemlu memastikan aturan pelibatan kekuatan sangat terbatas. Pasukan hanya diperbolehkan menggunakan kekuatan untuk pertahanan diri (self-defense) dan wajib tunduk sepenuhnya pada hukum internasional.
Baca Juga : Fenomena ‘2026 is the New 2016’, Mengapa Gen Z Mendadak Terobsesi dengan ‘Vibes’ 10 Tahun Lalu?
Indonesia juga memasang batasan diplomatik yang tegas dalam misi ini. Partisipasi RI dalam ISF ditegaskan bukan sebagai bentuk pengakuan atau normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun.
Selain itu, Indonesia secara konsisten menolak adanya perubahan demografi dan relokasi paksa terhadap rakyat Palestina. Kemlu bahkan mengancam akan menarik mundur pasukan jika pelaksanaan di lapangan menyimpang dari kebijakan luar negeri RI.
Laporan dari media Israel, KAN, menyebutkan bahwa Indonesia kemungkinan akan menjadi negara pertama yang mengerahkan pasukan internasional ke Gaza.
Momentum ini menyusul rencana Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang akan menggelar Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) di Washington pada 19 Februari mendatang.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memperkirakan Indonesia akan mengirim sekitar 8.000 personel dari total 20.000 pasukan gabungan internasional yang akan ditempatkan di Gaza.
“Itu kan bagian dari pasukan perdamaian. Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan mengirim kurang lebih di angka 8.000 itu,” ujar Prasetyo di Stasiun Gambir, Selasa (10/2).
Hingga saat ini, pemerintah terus mematangkan skema pengiriman dan komposisi personel dari negara-negara lain yang terlibat dalam misi stabilisasi pasca-konflik tersebut.***
