BERANDAKU.COM– Langkah besar dalam menata masa depan konektivitas wilayah mulai dipancangkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.
Memasuki tahun anggaran 2026 Kabupaten Tasikmalaya, pembangunan infrastruktur khususnya sektor jalan dipastikan tetap menduduki posisi teratas dalam daftar prioritas kebijakan daerah.
Penegasan ini bukan sekadar rencana administratif, melainkan manifestasi dari kesepakatan kolektif yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tasikmalaya antara eksekutif dan legislatif.
Dalam sebuah pertemuan strategis di Hotel Al Hambra pada Jumat pagi, arah kebijakan Kabupaten Tasikmalaya ini dibedah secara mendalam sebagai bentuk refleksi sekaligus proyeksi kedaulatan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat akar rumput.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Roni Ahmad Sahroni, menjelaskan bahwa di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah harus memiliki keberanian untuk menentukan prioritas yang dampaknya paling luas dirasakan oleh publik.
Infrastruktur jalan dipilih karena merupakan denyut nadi yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi desa ke pasar yang lebih luas. Melalui program yang dikenal dengan nama Jalan Kasep, pemerintah daerah berupaya menjawab tantangan aksesibilitas yang selama puluhan tahun menjadi kendala mobilitas warga.
Roni menegaskan bahwa tema di RKPD yang tertuang di RPJMD memang salah satunya adalah infrastruktur.
“Jalan Kasep masuk dalam 13 prioritas yang sudah sama-sama ditetapkan antara pemerintah dengan DPRD,” ujar Roni.
Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian integral dari strategi besar daerah yang direncanakan berjalan secara berkelanjutan.
Dalam narasinya, Roni menekankan bahwa penentuan titik-titik ruas jalan yang akan diperbaiki tidak lahir dari ruang hampa atau kepentingan elit semata.
Setiap rupiah yang dialokasikan merupakan kristalisasi dari aspirasi yang dihimpun secara bertahap, mulai dari forum musyawarah tingkat desa hingga catatan hasil reses wakil rakyat.
Pemerintah menyadari sepenuhnya bahwa kondisi jalan yang prima adalah tuntutan paling dominan yang disampaikan oleh para kepala desa dan camat di seluruh wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Baca Juga : Tambang Galian C di Bungursari Berpotensi Picu Bencana
Roni memastikan bahwa penganggaran tersebut tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan aspirasi dan permasalahan yang terjadi di lapangan.
Meskipun secara teknis pembangunan jalan tidak memberikan kontribusi laba secara langsung terhadap kas daerah, namun filosofi pembangunan yang diusung adalah investasi sosial jangka panjang.
Roni secara jujur mengakui bahwa jalan memang tidak berkontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). “Namun, jalan yang baik akan menggerakkan ekonomi masyarakat. Itu yang menjadi pertimbangan kita menjadikannya sebagai prioritas,” katanya.
Investasi pada aspal adalah cara pemerintah memberikan stimulasi agar gairah usaha di tingkat lokal meningkat, yang pada akhirnya akan memperkuat kemandirian ekonomi rakyat.
Kendati infrastruktur menjadi primadona, Roni menjamin bahwa pemerintah daerah tidak sedang melakukan praktik pilih kasih dalam pengalokasian anggaran.
Prinsip keseimbangan tetap menjadi napas utama dalam struktur APBD 2026. Sesuai dengan mandat konstitusi, sektor pendidikan dan kesehatan tetap mendapatkan porsi aman sesuai regulasi pusat.
Roni menegaskan bahwa memprioritaskan infrastruktur jalan bukan berarti mengabaikan yang lain. “Pendidikan, kesehatan, dan sektor lainnya tetap diakomodir. Semua sudah disepakati dalam Perda APBD yang dibahas bersama DPRD,” ungkapnya untuk meredam kekhawatiran publik akan ketimpangan sektor.
Komitmen sosial ini dipertegas dengan keberlangsungan program strategis lainnya seperti beasiswa ‘Satu Desa Satu Sarjana’, program ‘Tasik Hejo’, hingga penguatan kapasitas melalui ‘Santri Maju Santri Mampu’.
Selain itu, pembangunan fasilitas kesehatan baru melalui program ‘Harapan Baru’ tetap berjalan sesuai jalur. Pemerintah memandang bahwa kemajuan fisik dan manusia harus tumbuh bersama sebagai satu kesatuan fondasi daerah yang tangguh.
Di sisi lain, untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang masif, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya mulai beralih ke strategi kemandirian fiskal yang kreatif.
Salah satunya adalah dengan melakukan akselerasi digitalisasi dalam pengelolaan retribusi pasar menggunakan sistem QRIS. Setelah sukses di Pasar Baru Ciawi, sistem ini akan segera diterapkan di seluruh pasar di Kabupaten Tasikmalaya. “Ini untuk meminimalisir kebocoran karena pembayaran langsung masuk ke kas daerah,” jelas Roni.
Baca Juga : Kemnaker Targetkan Hubungan Industrial 2026 Lebih Harmonis Kerja Tenang, Usaha Pasti
Selain digitalisasi, pemerintah daerah juga mulai menjajaki skema kerja sama pemanfaatan aset strategis dengan pihak ketiga, termasuk pengoptimalan destinasi wisata Gunung Galunggung melalui kemitraan dengan PT Palawi.
Roni mengonfirmasi bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan menuju penandatanganan kerja sama tersebut dengan harapan besar bisa menambah PAD secara signifikan.
Upaya jemput bola ke pemerintah pusat pun terus dilakukan, terbukti dengan keberhasilan meraih dukungan pendanaan melalui Inpres Jalan Daerah untuk ruas Papayan-Cikalong.
Roni juga menegaskan bahwa upaya pemerintah tidak hanya mengandalkan PAD atau transfer daerah, tetapi juga menangkap peluang dari pusat.
Meski anggaran dari pusat terkadang tidak masuk secara langsung dalam struktur APBD, ia menekankan bahwa tujuan akhirnya tetap sama. “Walaupun tidak masuk APBD, terpenting masyarakat Kabupaten Tasikmalaya merasakan manfaatnya secara nyata,” pungkasnya.***
