BERANDAKU.COM – Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Drs. Erry Purwanto M.Si menyoroti tajam menurunnya alokasi anggaran dari pemerintah pusat dan provinsi pada APBD Tahun 2026.
Penurunan tersebut dinilai berdampak langsung terhadap kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Hal itu disampaikan dalam kegiatan refleksi hasil kinerja DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang digelar di Hotel Al Hambra, Jumat (20/2/2026).
Erry menegaskan, keterlibatan masyarakat dalam pembangunan sangat bergantung pada masuknya program dan pagu anggaran ke wilayah mereka.
“Masyarakat akan terlibat dalam proses pembangunan, manakala ada pagu atau program kegiatan di daerahnya. Mustahil masyarakat dilibatkan kalau programnya tidak ada di lingkungannya,” ujarnya.
Menurutnya, ketika banyak kegiatan masuk, otomatis banyak orang bekerja. Saat banyak orang bekerja dan mendapatkan tambahan penghasilan, di situlah terjadi pertumbuhan ekonomi.
Kata Erry, pertumbuhan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh banyaknya program pembangunan yang didanai APBD maupun transfer dari pusat dan provinsi. Namun, pada 2026 kondisi fiskal Kabupaten Tasikmalaya justru mengalami tekanan berat.
Ia mengungkapkan, total APBD 2026 dipastikan berkurang sekitar Rp 312 miliar akibat kebijakan transfer dari pemerintah pusat.
Selain itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) yang biasanya diterima daerah dalam jumlah besar juga mengalami penurunan drastis.
“Biasanya kita menerima DAK ratusan miliar, bahkan pernah sampai Rp 600 miliar. Sekarang hanya sekitar Rp 36 miliar untuk ruas jalan Cikatomas–Cikalong. Ini degradasinya sangat tajam,” tegasnya.
Selain DAK, lanjut Erry, bantuan provinsi (Banprov) yang sebelumnya mencapai Rp 400 miliar hingga Rp 700 miliar per tahun, pada 2026 disebut tidak dialokasikan sama sekali.
Kalau dihitung secara keseluruhan, hampir Rp1,2 triliun potensi keuangan daerah yang biasa dikelola untuk pembangunan, kini hilang.
Ia merinci, daerah hanya memperoleh tambahan melalui Instruksi Presiden (Inpres) sekitar Rp 36 miliar untuk wilayah selatan dan sekitar Rp 60 miliar untuk kegiatan revitalisasi.
Totalnya tidak sampai Rp100 miliar, jauh dari kebiasaan sebelumnya yang bisa mencapai sekitar Rp 1 triliun per tahun.
BBiasanya kita mendapatkan sekitar satu triliun lebih dari berbagai sumber transfer. Sekarang hanya sekitar Rp100 miliar,” bebernya.
Artinya, kata politisi dari partai golkar ini, ada selisih sekitar Rp 900 miliar yang hilang. Ini tahun keprihatinan sekaligus tantangan besar bagi Kabupaten Tasikmalaya.
Ia juga mempertanyakan asas keadilan dan pemerataan anggaran, khususnya bagi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih rendah.
Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya ini daerah dengan PAD terbatas dan sangat bergantung pada transfer pusat maupun provinsi.
Kalau bantuan itu berkurang drastis, bagaimana pembangunan bisa berjalan optimal ?
“Kami menuntut keadilan, kesetaraan, dan pemerataan bagi daerah Kabupaten Tasikmalaya,” tandasnya.***
