TASIKMALAYA, BERANDAKU.COM — Era digitalisasi membawa tantangan baru bagi Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Organisasi profesi guru terbesar di Indonesia ini kini dihadapkan pada pergeseran pola perjuangan dan stigma media sosial yang mulai memengaruhi kepercayaan anggota terhadap organisasi.
Hal tersebut ditegaskan oleh Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat, H. Ahmad Juhana, saat berdiskusi di Gedung PGRI Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (06/04/2026). Ia menyebutkan bahwa kiprah PGRI dalam memperjuangkan hak guru telah terbukti nyata selama berdekade-dekade.
“Salah satu bukti nyata kerja keras PGRI adalah perubahan status guru honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Ini adalah hasil perjuangan organisasi yang kini sudah bisa dirasakan langsung oleh para guru,” ujar Ahmad Juhana.
Namun, Ahmad Juhana menyayangkan munculnya anggapan bahwa perubahan kebijakan pemerintah hanya dipicu oleh konten-konten viral di media sosial. Menurutnya, fenomena individu atau komunitas di luar PGRI yang bersuara di berbagai platform digital sering kali memunculkan stigma bahwa regulasi bisa lahir tanpa peran organisasi.
“Jika ada yang beranggapan bahwa harapan guru terealisasi hanya karena efek konten media sosial, itu sangat keliru. Mewujudkan keinginan guru itu ada regulasi dan tahapannya. Keputusan pemerintah selalu mengacu pada undang-undang,” tegas Juhana.
Baca Juga : Bupati Tasikmalaya Salurkan Bantuan Sosial dalam Safari Ramadan 1447 H
Ia menambahkan bahwa status PPPK bukan hasil suara masyarakat yang sekadar viral, melainkan buah perjuangan pengurus PGRI secara nasional yang telah dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun.
Senada dengan Ahmad Juhana, Sekretaris Umum PGRI Kabupaten Tasikmalaya, H. Ade Dasmana, menyoroti mulai lunturnya koordinasi dalam gerakan anggota. Saat ini, banyak anggota yang cenderung bergerak atas nama komunitas sendiri tanpa melalui garis instruksi organisasi.
“Kalau dulu, gerakan seperti audiensi ke dewan direncanakan matang di organisasi sehingga hasilnya baik. Sekarang, kecenderungan gerakan dilakukan atas nama komunitas masing-masing, tidak ada lagi koordinasi satu pintu,” kata Ade.
Menutup diskusi tersebut, Ahmad Juhana berpesan agar seluruh anggota PGRI kembali merapatkan barisan. Di tengah gempuran arus informasi digital yang mampu memecah fokus, kekuatan organisasi tetap terletak pada kesatuan visi para anggotanya.
“Solidaritas sesama anggota itu harus lebih dikuatkan lagi. Itu adalah kunci utama agar organisasi tetap kuat dan hak-hak guru terus terlindungi secara konstitusional,” pungkas Ahmad Juhana.***
