GARUT, BERANDAKU.COM — Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, membawa kabar penting bagi jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut.
Dalam Apel Gabungan yang digelar di Lapangan Sekretariat Daerah, Senin (30/3/2026).
Sekda mengumumkan bahwa proses seleksi terbuka (open bidding) untuk jabatan Sekretaris Daerah akan segera dibuka pada Juli 2026 mendatang.
Pengumuman ini menjadi sinyal kuat dimulainya regenerasi di level birokrasi tertinggi Kabupaten Garut, mengingat sejumlah pejabat teras, termasuk posisi Sekda, akan memasuki batas usia pensiun (BUP).
“Mekanisme kepegawaian adalah hal yang lumrah dalam sistem pemerintahan. Jabatan Sekda akan dimulai seleksinya di bulan Juli 2026 dengan menerapkan sistem manajemen talenta. Ini adalah momentum bagi rekan-rekan untuk berkompetisi secara sehat dan menunjukkan kapasitasnya,” ungkapnya.
Nurdin mendorong para pejabat yang memenuhi syarat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin.
Penggunaan sistem manajemen talenta dalam seleksi ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin birokrasi yang memiliki kompetensi mumpuni dan integritas tinggi guna melanjutkan roda pemerintahan di Kabupaten Garut.
Baca Juga : Libur Lebaran 2026, Pantai Sindangkerta Jadi Destinasi Favorit di Kabupaten Tasikmalaya
Selain agenda kepegawaian, apel gabungan kali ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Dewan Kesenian Garut (DKG) periode 2026-2030.
Sekda memberikan apresiasi tinggi kepada para seniman dan budayawan yang terus menjaga eksistensi seni budaya Garut di kancah nasional.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Garut, kami mengucapkan selamat dan terima kasih atas kesediaan rekan-rekan pengurus DKG untuk berkhidmat menjaga marwah kebudayaan kita,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, dilakukan penyerahan Surat Keputusan (SK) pensiun bagi sejumlah PNS serta pemberian penghargaan Bupati Garut bagi pelaku seni.
Komitmen peningkatan layanan publik juga ditunjukkan melalui penyerahan satu unit kendaraan operasional Samsat Keliling dari Pemkab Garut kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Penyerahan sarana ini diharapkan dapat memperluas jangkauan layanan pajak kendaraan bermotor, mempermudah akses warga, serta berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan daerah secara berkelanjutan.***
