BERANDA.COM – Koalisi Masyarakat Peduli Pendidikan (KMPP) Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan surat terbuka kepada Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya terkait belum adanya kejelasan pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, khususnya yang bertugas di sektor pendidikan.
Surat tersebut ditujukan kepada Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi.
Dalam suratnya, koalisi menyuarakan keresahan para PPPK Paruh Waktu yang hingga kini mengaku belum mendapatkan kejelasan mengenai hak gaji mereka.
Kondisi tersebut dinilai semakin memprihatinkan karena terjadi menjelang Hari Raya Idulfitri, momen yang secara sosial dan ekonomi sangat berarti bagi keluarga para pegawai.
“Kami memahami bahwa roda pemerintahan memiliki tantangan administratif dan keterbatasan anggaran. Namun keresahan yang dirasakan saudara-saudara kami PPPK Paruh Waktu sudah sangat mendalam, terutama karena menyangkut hak dasar mereka,” ujarnya, Senin (2/3/2026).
Aris menjelaskan, PPPK Paruh Waktu yang dimaksud merupakan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang mengabdi di sekolah-sekolah di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Mereka tetap menjalankan tugas pembelajaran, mendampingi peserta didik di ruang kelas, serta mendukung pelayanan pendidikan, meskipun status dan hak kesejahteraan mereka dinilai belum sepenuhnya setara dengan aparatur sipil negara lainnya.
Menurut Aris, ketidakpastian pembayaran gaji tidak hanya berdampak pada kondisi ekonomi keluarga para pegawai, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas psikologis dan motivasi kerja mereka.
“Di saat ASN lain menerima penghasilan dan tunjangan menjelang lebaran, mereka justru dihadapkan pada ketidakpastian. Anak dan istri mereka tentu berharap lebaran yang lebih berkesan,” katanya.
Aris menilai, kepastian pembayaran gaji merupakan hak normatif yang seharusnya dipenuhi pemerintah daerah sesuai ketentuan perundang-undangan mengenai manajemen aparatur sipil negara dan perjanjian kerja PPPK.
Ketidakjelasan pembayaran dinilai dapat menimbulkan preseden kurang baik terhadap tata kelola kepegawaian dan kualitas pelayanan pendidikan.
Selain itu, sektor pendidikan merupakan layanan dasar publik. Stabilitas dan kesejahteraan tenaga pendidik dinilai berbanding lurus dengan kualitas proses belajar mengajar di sekolah.
Ia meminta Bupati dan Wakil Bupati segera memberikan kejelasan, solusi, serta langkah konkret terkait pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu.
Mereka berharap ada kebijakan yang menghadirkan rasa keadilan dan ketenangan bagi para pegawai.
Ia mengaku percaya di bawah kepemimpinan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Tasikmalaya dapat terus melangkah menjadi daerah yang maju, religius, berkeadilan, dan berkeadaban.
“Kami hanya memohon agar hak-hak PPPK Paruh Waktu ini mendapat perhatian serius,” tandasnya. ***
