BERANDAKU.COM – Pengurus Daerah (PD) Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Kabupaten Tasikmalaya mendorong agar aspirasi yang disampaikan perwakilan guru honorer madrasah dapat diwujudkan oleh pemerintah pusat melalui DPR RI.
Sebanyak 600 orang lebih guru honorer madrasah swasta asal Kabupaten Tasikmalaya yang berangkat mengikuti aksi damai di depan Gedung DPR RI, Rabu (11/2/2026).
Para guru honorer madrasah ini bergabung dengan daerah lain yang terhimpun dalam Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia.
Aksi tersebut menjadi momentum konsolidasi nasional untuk menuntut keadilan kebijakan bagi guru madrasah swasta yang dinilai masih mengalami diskriminasi struktural.
Ketua PD PGM Kabupaten Tasikmalaya Drs KH Atam Rustam MSi, membenarkan ada ratusan guru honorer madrasah asal Kabupaten Tasikmalaya yang ikut aksi damai di DPR RI.
“Salah satu aspirasi yang disampaikan oleh guru honorer madrasah termasuk asal Kabupaten Tasikmalaya tentang adanya kejanggalan dalam pengangkatan PPPK dari SPPG Dapur MBG,” ungkap Atam.
Sehingga guru-guru honorer madrasah swasta di Kabupaten Tasikmalaya yang sudah mengabdi 10 sampai 20 tahun merasa diabaikan oleh pemerintah pusat.
Pada intinya, ungkap Atam, para guru honorer madrasah ini menyampaikan aspirasi dan tuntutan agar tidak ada perbedaan mengenai perhatian pemerintah khususnya ke guru.
“Tuntutan lainnya adalah terkait sertifikasi yang guru honorer madrasah, saat ini per enam bulan, itu tuntutannya satu atau setiap bulan,” terang Atam.
Selanjutnya, ada tuntutan guru honorer madrasah, agar dapat diangkat menjadi PPPK.
“Alhamdulillah kami sudah berdiskusi dengan perwakilan PGM di DPR RI, semua tuntutan itu semua diterima,” jelasnya.
Atam berharap selain diterima aspirasi dan tuntutan para guru honorer madrasah ini dapat diwujudkan oleh pemerintah pusat.
“Demi kelangsungan guru honorer itu, yang sudah mengabdi belasan sampai puluhan tahun,” harap Atam.
Sekretaris Umum PD PGM Kabupaten Tasikmalaya Aep SPdI MPd, menambahkan saat ini untuk jumlah guru honorer madrasah di Kabupaten Tasikmalaya ada ribuan.
“Kurang lebih ada sekitar 9.000 ribuan lebih. Jadi keseluruhannya ada 12 ribu, yang 2.000 sudah diangkat PNS, ada juga yang sudah diangkat PPPK,” tambah dia.
