TASIKMALAYA, BERANDAKU.COM — Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya melakukan langkah berani untuk memastikan distribusi keadilan sosial merata.
Wakil Bupati Tasikmalaya, H. Asep Sopari Al-Ayubi, menegaskan bahwa seluruh bantuan sosial (bansos) dan layanan kesehatan gratis harus jatuh ke tangan masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Hal tersebut disampaikan Wabup Tasikmalaya Asep saat memimpin rapat pembahasan pemberian bantuan layanan kesehatan di Ruang Rapat Wakil Bupati, Jumat (20/02/2026).
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyisir kembali data penerima manfaat agar tidak terjadi salah sasaran.
Wabup menekankan pentingnya transparansi dan edukasi kepada masyarakat dalam proses penataan ulang ini. Salah satu langkah konkret yang akan diambil adalah verifikasi lapangan dan pemberian tanda khusus pada rumah tangga.
“Kita mempertegas posisi masyarakat yang mampu, itu sudah tidak menerima bantuan lagi, dengan cara pengecekan dan stikerisasi,” ujar Asep.
Melalui sistem stikerisasi ini, Pemkab Tasikmalaya berharap dapat memetakan kondisi ekonomi riil warga secara transparan. Dengan demikian, anggaran pemerintah dapat dialokasikan lebih optimal untuk mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.
Baca Juga : Bupati Tasikmalaya Instruksikan Bank CIJ Patuhi Regulasi OJK Terbaru 2026
Menurut Wabup, hasil dari verifikasi ini akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyalurkan berbagai jenis bantuan, mulai dari bantuan pangan hingga jaminan kesehatan.
“Dari situ kita baru bisa mengedukasi secara riil, mana saja yang bisa dibantu betul-betul oleh kita melalui bantuan-bantuan sosial, baik sembako, PKH (Program Keluarga Harapan), termasuk juga PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS,” terangnya.
Rapat ini dihadiri oleh jajaran krusial, mulai dari Pj Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Sosial PPKBP3A, hingga Kepala Dinas Kesehatan. Kehadiran pihak BPJS Kesehatan serta Direktur RSUD KHZ. Musthafa dan RSUD TNT juga menandakan fokus utama pada integrasi layanan kesehatan gratis bagi warga kurang mampu.
Sinergi antara Dinas Kependudukan (Disdukcapil) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) juga diperkuat untuk memastikan data yang digunakan adalah data paling mutakhir dan tervalidasi dari tingkat desa.
Dengan kebijakan ini, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya optimistis kualitas hidup masyarakat akan meningkat melalui sistem jaring pengaman sosial yang lebih akurat dan berintegritas.***
