SINGAPARNA, BERANDAKU.COM – Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya melakukan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap 60 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di beberapa titik kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Selasa (28/7/2026).
Dari hasil monev tersebut ada ditemukan masih adanya dapur MBG yang belum sesuai petunjuk pelaksanaan dan teknis Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk ada yang direkomendasikan untuk disuspend, relokasi termasuk perbaikan lainnya.
Hasil monev Komisi IV terhadap 60 dapur MBG tersebut menjadi sebuah rekomendasi untuk evaluasi terhadap dapur tersebut. Rekomendasinya sudah disampaikan ke Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Regional 2 Jawa Barat untuk diputuskan hasilnya oleh BGN.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya Asep Saepuloh menerangkan, hasil monev terhadap 60 dapur MBG di wilayah Kabupaten Tasikmalaya tersebut, dilaksanakan untuk mengetahui kondisi asli dapur MBG tersebut.
“Kami monev untuk melihat kondisi dapur MBG tersebut apakah sudah sesuai dengan regulasi atau petunjuk teknis dan pelaksanaan yang dibuat oleh BGN,” ungkap Asep.
Menurutnya, Komisi IV ingin melihat kondisi dapur MBG di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Tasikmalaya di tahap satu ini.
“Untuk hasil monevnya sudah dibuat berita acara dan terlampir dalam rekomendasi yang dibuat Komisi IV dan sudah disampaikan ke KPPG Regional 2 Jawa Barat, untuk kemudian disampaikan lagi ke BGN,” ujar Asep, menjelaskan.
Asep menyebutkan, monev terhadap dapur MBG ini, sesuai fungsi pengawasan yang melekat dari DPRD melalui Komisi IV untuk memastikan kondisi dapur MBG di lapangan sudah sesuai aturan pusat.
“Rekomendasi hasil dari monev ini sudah disampaikan ke KPPG regional 2 Jabar di Bandung. Tinggal nanti menunggu keputusannya seperti apa terhadap 60 dapur MBG yang sudah direkomendasikan dari hasil monev,” tandasnya.
Menanggapi hasil monev terhadap dapur MBG di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, Korwil SPPI Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Karim, menanggapinya dengan menyambut baik dan antusias langkah monev yang dilakukan Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya.
“Jadi sebagai perwakilan masyarakat untuk sama-sama mengawasi berjalannya program MBG di Kabupaten Tasikmalaya. Dengan adanya perubahan pimpinan di tingkat pusat lebih ditegaskan lagi agar setiap SPPG mematuhi ketentuan,” paparnya.
Termasuk dapur MBG dapat memberikan pelayanan terbaik dan menyediakan sarana prasarana yang lengkap sesuai standar BGN. Adapun terkait dengan SPPG yang masih kurang sesuai terutama di Sarpras Korwil SPPI Kabupaten Tasikmalaya sudah sampaikan sebagaimana atensi pimpinan.***
