TASIKMALAYA, BERANDAKU.COM – Keberadaan Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) di Kota Tasikmalaya mulai didorong untuk masuk ke tahap operasional. Pembentukan kepengurusan dinilai belum cukup apabila koperasi belum memiliki aktivitas usaha dan pelayanan yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Forum Komunikasi Koperasi Kelurahan Merah Putih (FK-KKMP) Kota Tasikmalaya meminta pemerintah daerah mempercepat berbagai persiapan yang masih diperlukan agar koperasi di tingkat kelurahan tersebut segera berjalan.
Ketua FK-KKMP Kota Tasikmalaya Sofian Muhtar mengatakan, keberadaan KKMP harus diarahkan menjadi bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pihaknya tidak ingin koperasi hanya selesai pada pembentukan struktur organisasi.
“Jangan sampai koperasi hanya terbentuk secara administrasi, tetapi belum bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Kami ingin KKMP segera berjalan dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya,” kata Sofian kepada wartawan, Jumat (18/9/2026).
Menurut dia, salah satu peluang yang dapat segera dikembangkan yakni menjadikan KKMP sebagai akses masyarakat terhadap berbagai kebutuhan, termasuk barang bersubsidi. Posisi koperasi yang berada di lingkungan kelurahan dinilai memungkinkan pelayanan ekonomi dilakukan lebih dekat dengan warga.
Akan tetapi, pelaksanaan fungsi tersebut masih membutuhkan kejelasan regulasi teknis. Terutama aturan turunan yang menjadi pijakan dalam pelaksanaan Instruksi Presiden terkait program Koperasi Kelurahan Merah Putih.
Sofian menyebut, kepastian aturan menjadi bagian penting sebelum koperasi menjalankan berbagai kegiatan secara lebih luas. Tanpa regulasi yang jelas, pengurus akan kesulitan menentukan pola operasional dan bentuk kerja sama dengan pihak terkait.
“Kalau regulasinya jelas, koperasi akan lebih mudah bergerak. Termasuk bagaimana penyaluran barang bersubsidi bisa dilakukan melalui KKMP sehingga akses masyarakat terhadap kebutuhan tersebut lebih dekat,” ujarnya.
Di luar persoalan barang bersubsidi, FK-KKMP juga ingin koperasi memiliki kegiatan usaha yang mampu berkembang dalam jangka panjang. KKMP diharapkan tidak sekadar menjadi perpanjangan tangan distribusi, tetapi dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi di kelurahan.
Untuk itu, sejumlah kebutuhan dasar operasional turut disampaikan dalam audiensi. Di antaranya dukungan lahan dan bangunan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan koordinasi Satgas KKMP.
“Yang kami sampaikan bukan hanya soal penyaluran barang bersubsidi. Kami juga mendorong dukungan untuk lahan, bangunan, penguatan sumber daya manusia dan pengembangan kegiatan usaha koperasi,” kata Sofian.
Persoalan tersebut dibahas FK-KKMP bersama Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam audiensi di ruang VVIP Balekota Tasikmalaya, Selasa (15/9/2026). Dalam pertemuan itu, Asisten Daerah Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Tasikmalaya Hanafi serta Kabid Koperasi Diskumkmperindag Raden Deni turut membahas sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk mempercepat operasionalisasi KKMP.
Pemerintah daerah kemudian menyiapkan tindak lanjut berupa fasilitasi pertemuan antara pengurus KKMP dengan Bulog dan Pertamina. Pertemuan tersebut akan diarahkan untuk membahas lebih konkret peluang dan mekanisme penyaluran barang bersubsidi melalui koperasi.
FK-KKMP juga berharap komunikasi tidak berhenti pada audiensi tersebut. Mereka mendorong adanya pertemuan lanjutan dengan Wali Kota Tasikmalaya untuk membahas strategi percepatan operasional KKMP di seluruh kelurahan.
Sofian menilai, keberadaan koperasi baru akan memiliki arti apabila mampu menjalankan kegiatan nyata. Karena itu, percepatan operasional menjadi penting agar KKMP dapat segera masuk ke tahap pelayanan dan pengembangan usaha masyarakat.
“Kami berharap ada langkah konkret. Tujuan akhirnya tentu bagaimana KKMP ini bisa hidup, berkembang dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat di masing-masing kelurahan,” pungkasnya. ***
