BERANDAKU.COM – Lansia rentan yang hidup sendiri dan membutuhkan pendampingan tidak boleh luput dari perhatian. Menjawab persoalan tersebut, Program Inklusi ‘Aisyiyah Kabupaten Tasikmalaya memperkuat Layanan Lansia Terintegrasi (LLT) berbasis komunitas agar para lansia memperoleh akses kesehatan, perlindungan sosial, hingga pemberdayaan ekonomi secara lebih mudah.
Upaya itu dilakukan melalui Pelatihan Pengelolaan LLT Berbasis Komunitas yang berlangsung selama dua hari di Hagia Sophia Grand Ballroom, Alhambra Hotel Singaparna, Senin-Selasa (19-20/10/2026).
Pelatihan ini melibatkan tim pengelola LLT dari Desa Sirnaputra, Kecamatan Cigalontang, dan Desa Tanjungpura, Kecamatan Rajapolah, serta menghadirkan narasumber dari berbagai sektor.
Koordinator Program Inklusi ‘Aisyiyah Kabupaten Tasikmalaya, Rosmini S.Pd.I mengatakan, program tersebut merupakan bentuk kepedulian organisasi terhadap pemenuhan hak dan peningkatan kualitas hidup lansia. Terlebih, berdasarkan pendataan di dua desa sasaran, jumlah lansia tercatat lebih dari 600 orang dengan tingkat kebutuhan pendampingan yang beragam.
“Tujuannya untuk mewujudkan kehidupan lansia yang bermartabat. Melalui pelatihan ini, kami ingin meningkatkan kapasitas pengelola agar mampu menjalankan LLT secara terencana, terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Rosmini menjelaskan, layanan lansia dibagi berdasarkan tingkat kemandirian dan kebutuhan pendampingan. Lansia level 1 umumnya masih aktif dan mampu melakukan aktivitas secara mandiri.
Sementara level 2 mulai mengalami gangguan kesehatan tertentu, sedangkan level 3 membutuhkan pendampingan intensif dari keluarga, kerabat, tetangga, maupun petugas terkait.
Kelompok level 3 menjadi salah satu prioritas LLT melalui mekanisme jemput bola. Tim pengelola mendatangi langsung rumah lansia untuk memeriksa kondisi, mengidentifikasi kebutuhan, serta menghubungkan mereka dengan layanan yang diperlukan.
Pendampingan dilakukan bersama bidan desa, kader, puskesmas, pemerintah desa, dan pihak terkait lainnya. Lansia yang membutuhkan bantuan kesehatan, perlindungan sosial, maupun dokumen kependudukan akan difasilitasi sesuai kebutuhan dan kewenangan masing-masing instansi.
“Jangan sampai lansia, terutama yang level 3, terpinggirkan dan tidak diketahui kondisinya. Ada kasus lansia yang hidup sendiri tanpa keluarga, kemudian baru diketahui meninggal dunia setelah beberapa hari. Dari kondisi seperti itu, kami tergerak untuk membangun kepedulian bersama,” jelasnya.
Selain pendampingan langsung, ‘Aisyiyah juga menjalankan Sekolah Lansia Berdaya. Program di Desa Sirnaputra telah berjalan selama tiga tahun, sedangkan di Desa Tanjungpura memasuki tahun kedua. Kegiatan ini menjadi wadah bagi lansia yang masih mampu mengikuti aktivitas pembelajaran dan pemberdayaan.
Menurut Rosmini, LLT tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik, tetapi juga kesehatan mental, perlindungan, kehidupan sosial, keagamaan, serta penguatan ekonomi. Karena itu, tim pengelola telah dibentuk dengan sejumlah divisi sesuai kebutuhan pelayanan.
“Kami ingin ilmu dari pelatihan ini benar-benar diterapkan oleh setiap pengelola sesuai tugasnya. Bukan hanya memahami teori atau cara merawat lansia, tetapi mampu memberikan pendampingan nyata, termasuk memberikan pelatihan kepada keluarga yang merawat lansia sakit,” katanya.
Ia menambahkan, keberlanjutan program juga menjadi perhatian. ‘Aisyiyah berupaya membangun kerja sama dengan pimpinan cabang dan ranting, pemerintah desa, serta fasilitas kesehatan agar layanan tetap berjalan meskipun dukungan program dari pusat berakhir.
Melalui penguatan LLT, ia berharap pelayanan terhadap lansia tidak berjalan sendiri-sendiri, tetapi terhubung antara keluarga, masyarakat, pemerintah desa, fasilitas kesehatan, dan OPD terkait.
“Dengan kolaborasi tersebut, lansia diharapkan memperoleh pendampingan sesuai kebutuhannya dan tetap hidup sehat, mandiri, serta bermartabat,” tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Inklusi ‘Aisyiyah Wilayah Jawa Barat, Ima Abwa Putri mengatakan, penguatan LLT juga diarahkan untuk mendorong pelayanan publik yang lebih inklusif.
“Layanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan kesehatan, tetapi juga administrasi kependudukan dan akses terhadap program bantuan pemerintah,” katanya
Menurutnya, tim LLT perlu membangun pemahaman bersama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) dan pemerintah desa mengenai kebutuhan kelompok rentan.
Dengan begitu, pelayanan tidak sekadar memenuhi standar administratif, tetapi juga mampu menjangkau warga yang kesulitan mengaksesnya.
“Kelompok rentan perlu difasilitasi dan dijemput bola. Setelah pemahamannya sama, kita bisa mendiskusikan bagaimana layanan yang ada menjadi lebih inklusif sehingga lansia yang selama ini kesulitan mengakses pelayanan bisa mendapatkan haknya,” katanya.
Ia mencontohkan persoalan lansia yang kehilangan akses terhadap bantuan setelah perubahan data tingkat kesejahteraan atau desil.
Dalam salah satu kasus, seorang lansia yang tinggal sendiri dan tidak mampu sempat memperoleh bantuan rumah tidak layak huni (rutilahu). Namun, perubahan desil membuat yang bersangkutan tidak lagi menerima bantuan lain.
Persoalan semacam itu, kata dia, membutuhkan koordinasi antarpihak agar kondisi riil warga dapat dipahami dan mekanisme pembaruan data ditempuh melalui jalur yang sesuai.
“Tim LLT ini lebih berperan sebagai jembatan untuk mendorong pelayanan yang ada menjadi lebih inklusif. Lansia juga perlu mengetahui bahwa ada berbagai layanan yang bisa mereka akses sehingga hak-haknya dapat terpenuhi dengan baik,” jelasnya.
Ima menilai, keterbatasan akses informasi masih menjadi tantangan. Sebagian besar lansia dalam data awal program diketahui memiliki latar belakang pendidikan hingga sekolah dasar.
Kondisi tersebut perlu dipertimbangkan ketika pemerintah maupun lembaga lain merancang program pelayanan dan pemberdayaan.
Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi lansia diarahkan pada sektor informal yang lebih sesuai dengan kemampuan dan kondisi mereka.
Contohnya, kegiatan hidroponik ramah lansia di Desa Tanjungpura serta produksi makanan ringan yang dapat menjadi sumber penghasilan sekaligus menjaga produktivitas.
“Lansia masih bisa diberdayakan. Kami fokus pada sektor informal karena harus menyesuaikan dengan kondisi dan latar belakang pendidikan mereka. Harapannya, lansia tetap produktif, mandiri, dan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kesejahteraannya,” pungkasnya.
