banner 728x250
News  

Setahun Kinerja Cecep-Asep Dievaluasi, Rumah Sakit dan Jalan Disorot 

UNJUK RASA. Ratusan massa aksi dari PC PMII Kabupaten Tasikmalaya menyampaikan orasi tuntut kinerja bupati dan wakil bupati Tasikmalaya dievaluasi di depan Kantor Bupati Tasikmalaya, Senin (9/3/2026).

banner 468x60

TASIK, BERANDAKU.COM – Massa aksi yang terhimpun dalam Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Bupati (Gebu) Tasikmalaya, Senin (9/3/2026).

Ratusan massa aksi menuntut dan menagih janji serta mengevaluasi kinerja menuju satu tahun kepemimpinan Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi.

Example 300x600

Dalam orasinya mahasiswa kecewa lantaran Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya tidak berada di tempat dan tidak menemui massa aksi yang berunjuk rasa.

Ketua Cabang PMII Kabupaten Tasikmalaya, Mujib Rahman Hakim, menyampaikan isi salah satu orasinya yaitu masih buruknya manajemen pelayanan di RSUD KHZ Musthafa.

Banyak temuan dan laporan mengejutkan bahwa pihak rumah sakit terkait ada indikasi pemotongan gaji karyawan.

“Aduan langsung kami terima dari karyawan rumah sakit yang datang ke sekretariat PMII. Terjadi pemotongan gaji yang dilakukan oleh oknum di RSUD KHZ Musthafa,” kata Mujib.

Selain masalah kesehatan, PMII menyoroti dan menyebut sektor infrastruktur menjadi rapor merah yang diberikan PMII.

Koordinator Lapangan Aksi, Deden, mengkritik pembangunan jalan yang dianggap tidak berkualitas. Bahkan ia sendiri sudah mengecek ke lapangan.

“Ada beberapa titik pembangunan jalan yang sudah rusak padahal baru dibangun. Sementara itu, sistem pembayarannya menggunakan skema angsuran beberapa tahun,” ungkap dia.

PMII juga mempertanyakan efektivitas penggunaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) yang menjadi sumber utama pendanaan pinjaman daerah untuk pembangunan jalan tersebut.

Menurut PMII di tahun sebelumnya, pendapatan Kabupaten Tasikmalaya dari sektor pajak kendaraan bermotor ini mencapai Rp70 miliar.

“Pertanyaannya apakah di tahun 2026 ini pendapatan PKB stagnan atau meningkat. Jangan sampai rakyat dibebani pajak, jalan sudah rusak kembali, tapi angsuran pembangunannya terus berjalan membebani masyarakat,” tambah dia.***

 

banner 325x300
banner 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *