SINGAPARNA, BERANDAKU.COM — Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Kabupaten Tasikmalaya menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Bupati Tasikmalaya, Senin (9/3/2026).
Aksi ini membawa tuntutan kritis bertajuk “Menuju Satu Tahun Kinerja Bupati Tasikmalaya” dengan menyertakan sejumlah “Rapor Merah” atas kebijakan pemerintah daerah.
Korlap aksi PC PMII Kabupaten Tasikmalaya, Eden, menegaskan bahwa aksi ini merupakan langkah pengingat bagi pemerintah daerah atas banyaknya persoalan yang belum tuntas di wilayah Kabupaten Tasikmalaya.
Salah satu poin utama dalam rapor merah tersebut adalah indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Tasikmalaya yang tercatat terendah dari 27 Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
Eden menilai hal ini merupakan bukti kurangnya perhatian serius pemda terhadap kebutuhan publik.
“Kami bicara persoalan pendidikan, masih banyak bangunan roboh. Pemerintah melakukan sistem tebang pilih dalam distribusi anggaran pendidikan tanpa memikirkan wilayah mana yang lebih membutuhkan,” ungkap Eden.
Sektor kesehatan juga tak luput dari kecaman. Pelayanan di RSUD KHZ Musthafa dinilai kurang layak dan minim transparansi anggaran.
Bahkan, Eden menyoroti adanya isu pemotongan gaji karyawan yang ia sebut sebagai bentuk pelanggaran melawan hukum.
Terkait infrastruktur, PMII menyoroti langkah Pemkab yang melakukan pinjaman daerah sebesar Rp230 miliar untuk pembangunan jalan.
“Kita bukan menolak pembangunan, tapi jangan sampai jalannya sudah kembali rusak sementara angsurannya masih terus berjalan. Pembayarannya dilakukan oleh masyarakat melalui pajak,” tegasnya.
PMII meragukan kemampuan daerah dalam membayar utang dan bunga dalam jangka lima tahun ke depan, mengingat Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tasikmalaya yang masih kecil dan sangat bergantung pada dana transfer pusat.
Dia mencontohkan mangkraknya aset-aset potensial seperti Islamic Center. Padahal, pihaknya telah melakukan audiensi hingga aksi sebanyak tujuh kali tanpa ada tindak lanjut nyata.
“Aset-aset yang seharusnya mendongkrak PAD justru mangkrak. Ini artinya Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya masih jauh dari kata sejahtera, adil, dan makmur, padahal itu adalah bagian dari visi misi Bupati,” pungkas Eden.***
