SINGAPARNA, BERANDAKU.COM – Peringatan Hari Jadi (Milangkala) Kabupaten Tasikmalaya ke-394 pada tahun 2026 kembali dirayakan secara semarak.
Namun, di balik hiruk-pikuk pesta rakyat, panggung hiburan, dan rupa-rupa tradisi upacara adat, gelombang otokritik terhadap efektivitas dan substansi kebijakan pembangunan daerah kian mengemuka.
Peringatan sejarah tahunan ini dinilai rentan terjebak sekadar sebagai rutinitas seremonial yang belum menyentuh persoalan mendasar warga.
Ketua DPK KNPI Sukarame yang sekaligus Kader FK-GMNU Kabupaten Tasikmalaya, Aris Romdhoni, menegaskan bahwa pesta momentum Milangkala seharusnya tidak menjadikan masyarakat sekadar penonton perayaan, melainkan subjek utama yang merasakan dampak pembenahan dan pemerataan pembangunan.
Menurut Aris, milangkala ke-394 hendaknya menjadi ruang jeda untuk berbenah secara jujur dan objektif. Namun ironis, perayaan ini acap kali dikemas menjadi tontonan megah yang miskin substansi dan narasi evaluatif.
“Rakyat disuguhi panggung hiburan, sementara ruang-ruang diskursus kritis dan tuntutan perbaikan kualitas hidup kian dikesampingkan,” ungkap Aris.
Menurutnya, kritik terhadap orientasi pembangunan daerah dapat dipertanggungjawabkan apabila disandingkan dengan indikator data faktual Kabupaten Tasikmalaya yang memerlukan perhatian serius seluruh elemen pemerintahan.
Berdasarkan indikator statistik daerah, angka kemiskinan di Kabupaten Tasikmalaya masih berada pada kisaran 10 persen hingga 11 persen dari total populasi.
Artinya, ada lebih dari 200 ribu jiwa penduduk yang masih menggantungkan harapan pada program perlindungan sosial.
Tingginya angka ini menuntut kebijakan ekonomi kerakyatan yang riil, bukan sekadar janji dalam baliho atau angka-angka statistik di atas kertas.
Persoalan infrastruktur mendasar khususnya kemantapan jalan kabupaten masih menjadi keluhan menahun warga di wilayah selatan maupun pelosok pedesaan.
Puluhan kilometer akses jalan produktif warga tercatat dalam kondisi rusak ringan hingga berat, yang berdampak langsung pada terhambatnya arus distribusi hasil pertanian dan biaya logistik warga.
Meskipun menunjukkan tren kenaikan bertahap (berada pada angka 67–68 poin), IPM Kabupaten Tasikmalaya masih memerlukan akselerasi tajam, terutama pada komponen Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang masih berada di kisaran 7–8 tahun (setara tingkat SMP).
“Hal ini mencerminkan perlunya penguatan daya dukung pendidikan dan peran lembaga intelektual secara substantif,” terang Aris.
Aris Romdhoni menyoroti redupnya narasi intelektual yang kritis-konstruktif dari organisasi kepemudaan maupun kemasyarakatan di Kabupaten Tasikmalaya.
Dinamika keilmuan dan gagasan solutif kian terdegradasi. Logo-logo organisasi kerap kali hanya dipajang sebagai pelengkap estetika baliho dan ucapan selamat, tanpa dibarengi oleh kajian tajam maupun kontribusi pemikiran yang berdampak nyata.
“Ketika institusi intelektual dan kepemudaan memilih diam atau sekadar menjadi penonton kekuasaan, maka arah pembangunan akan kehilangan kompas kritisnya,” tegas Aris.
Sebagai wilayah yang menyandang predikat Kota Santri dengan ribuan pondok pesantren, Aris mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menganakemaskan pembangunan fisik-infrastruktur semata sembari mengesampingkan nilai spiritualitas dan pemuliaan ulama.
“Pembangunan fisik tidak boleh menyingkirkan fondasi nilai moral dan keagamaan. Marwah para ulama dan kyai tidak boleh direduksi sekadar sebagai pembaca doa dalam agenda seremonial dinas. Pandangan, tausiyah, serta nasihat para ulama harus dijadikan kompas moral dalam pembentukan peraturan daerah maupun penganggaran APBD,” paparnya.
Aris menambahkan, peringatan objektif (early warning) kepada jajaran eksekutif dan legislatif Kabupaten Tasikmalaya agar senantiasa merawat orientasi kerakyatan dalam setiap pembuatan kebijakan publik.
Eksekutif dan legislatif dipilih untuk mengabdi kepada kepentingan rakyat, bukan untuk mempercantik citra kelembagaan semata.
Keberhasilan kepemimpinan di Kabupaten Tasikmalaya tidak diukur dari seberapa meriah gelaran konser atau pesta perayaan Milangkala ke-394.
“Melainkan dari seberapa jauh alokasi anggaran dan kebijakan daerah mampu mengentaskan kemiskinan, memperbaiki jalan-jalan rusak, serta memuliakan harkat hidup warga Tasikmalaya,” tutup Aris.***
